Penjual menata pigura foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (25/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Jakarta, CNBC Indonesia – Pembentukan kabinet baru selalu menjadi sorotan karena memiliki dampak pada arah kebijakan dan pembangunan suatu negara. Salah satu yang menjadi pusat perhatian ialah rencana Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 41 menteri dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi pusat perhatian, pasalnya jumlah tersebut merupakan tertinggi sejak Era Reformasi.
Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis mengungkapkan dalam interview khusus dengan Tim CNBC Indonesia Research bahwa jumlah kementerian yang ideal menurut sebuah riset berkisar 22-24.
“Kalau saya baca kajian LAN ya, mereka pernah melakukan riset di bawah Pak Mesta Toha, Guru Besar UGM itu rentangnya 22-24 kementerian.”
Namun, undang-undang kementerian tahun 2008 memungkinkan hingga 34 kementerian.
Dalam konteks efektivitas, Agung menyoroti bahwa jumlah menteri akan kembali bergantung pada kepemimpinan presiden. Dia menekankan, “bagaimana leadership dari presiden yang memimpin” serta kemampuan menteri untuk berkolaborasi dengan baik, baik dengan partai politik maupun non-partai. Menurutnya, efektivitas kabinet tidak hanya tergantung pada jumlah kementerian, tetapi juga pada bagaimana rekrutmen menteri dilakukan.
Agung berpendapat bahwa terdapat pula beberapa kementerian yang kurang efisien, sehingga dapat digabungkan. Penggabungan beberapa kementerian untuk meningkatkan efisiensi, seperti menggabungkan Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Kebudayaan. Selain itu, dia juga menyarankan pembubaran beberapa kementerian yang dianggap tidak perlu, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang bisa dilebur dengan semisal Kementerian Sosial.
“jadi ada menteri PDT itu ya menteri pembangunan daerah tertinggal, nah itu dilebur saja, jadi fungsi semua di kementerian untuk memajukan daerah tertinggal kan,” ungkap Agung.
Selain itu, menteri koordinator juga dianggap sebagai kementerian yang kurang efisien saat ditanya terkait kementerian yang relatif tidak diperlukan. “Menko itu sebenarnya yang perlu nggak perlu ya mas ya, … , misalkan jatah menteri dihitung 1, bisa jadi jatah Menko itu dihitung 2, sehingga memang bisa membuat efisiensi pembagian kursi menteri menjadi pas gitu dan tidak perlu menambah nomenklatur baru.”
Eko Prasojo, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia sekaligus mantan Wakil Menteri PANRB, menyampaikan pandangannya terkait desain kementerian dalam Kabinet Prabowo yang sedang dibentuk. Menurutnya, desain tersebut haruslah didasarkan pada program-program yang tercantum dalam RPJM pemerintahan baru serta prinsip desentralisasi yang dianut saat ini.
Eko Prasojo menjelaskan bahwa desain kementerian haruslah bergantung RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan sistem pemerintahan. “Desain kementerian bergantung program di RPJM pemerintah baru mas dan pemerintahan desentralistik yang kita anut saat ini,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kementerian, yaitu:
- Berdasarkan Hasil Bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L): Kementerian harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengedepankan kerjasama antarlembaga untuk merumuskan kebijakan dan program yang saling terkait.
- Governansi Jaringan (Network Governance): Mengadopsi pendekatan governansi jaringan yang memungkinkan berbagai pihak, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- Basis Teknologi (Technology-Based): Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik.
- Governansi Platform (Platform Governance): Menerapkan model governansi yang berbasis platform, di mana berbagai pihak dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam penyediaan layanan dan pelaksanaan kebijakan.
Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan kinerja kementerian dalam Kabinet Prabowo dapat dioptimalkan. Implementasi program-program yang terencana dengan baik dan kerjasama antarlembaga yang efektif menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
https://www.cnbcindonesia.com/research/20240508154212-128-536765/lupakan-koalisi-gemuk-ini-jumlah-ideal-menteri-prabowo-versi-pengamat
